Di
penghujung Januari 2012, beberapa pengurus DPW LDII Jatim bersilaturahim dengan
pengurus PWNU Jatim. Pertemuan berlangsung di kantor PWNU Jatim selasa siang
(31/1). Rombongan LDII dipimpin oleh Ketua DPW LDII Jatim, Ir. Chriswanto
Santoso, MSc. Disertai oleh Wakil Ketua Dewan Penasehat, H. Rofiq Kusumodilogo
dan sembilan pengurus harian lainnya. Sedangkan pihak PWNU yang menyambut
adalah Ketua Tandfiziyah PWNU, KH. Hasan Mutawakkil Alallah, SH, MM dan wakilnya
KH. Abdul Wahid Asa. Disertai Sekretaris Drs Masyhudi Mukhtar, MBA dan
wakilnya.
Dalam
sambutannya, Chriswanto memaparkan dua maksud yakni membangun komunikasi dengan
PWNU agar umat Islam tidak lagi menjadi obyek tetapi menjadi subyek. Kedua, silaturahim
ini merupakan tindak lanjut dari instruksi DPP LDII pasca silaturahim dengan
PBNU beberapa waktu lalu.
Ada
lima hal yang menjadi pokok pemikiran dalam instruksi DPP LDII. Pertama,
menciptakan suasana yang kondusif untuk menciptakan deradikalisasi. Kedua,
membangun pendidikan. Hal ini didasari adanya kesenjangan antara pendidikan
yang diselenggarakan oleh Diknas dan Kementrian Agama. Ketiga, mewujudkan
ketahanan pangan. Sebagai umat mayoritas, Islam haruslah memiliki sistem
pengendalian ketahanan pangan. Keempat, penanggulangan bencana (lingkungan
hidup). Dalam bidang lingkungan hidup, LDII telah melakukan berbagai gerakan
penghijauan hingga akhir 2011 lalu. Kelima, komitmen bahwa NKRI adalah
keputusan final.
Untuk
membuka peluang kerjasama dengan PWNU Jatim, Ketua DPW LDII Jatim tersebut
menawarkan adanya jaringan LDII di 38 kabupaten/kota se-Jatim. Tawaran
ini disambut positif oleh Ketua PWNU Jatim. Dengan syarat semua tindak
lanjut kerjasama haruslah konkret. “LDII harus mampu menunjukkan bahwa LDII
telah berubah. Pilihlah para pemimpin yang bisa memahami pihak di luar LDII,”
papar beliau.
“Kondisi
riil menunjukkan bahwa masih banyak kalangan bawah NU yang belum memahami
LDII,” lanjut Ketua PWNU Jatim. Untuk itu harus dikembangkan sikap tabayyun,
berupa sosialisasi tentang LDII agar bisa menyentuh kalangan bawah NU, tidak
hanya di jajaran pengurus wilayah. Dengan demikian kebuntuan komunikasi dan
koordinasi akan hilang sehingga bisa meminimalkan timbulnya fitn
Sumber: http://islamictribune.wordpress.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar